Sindiran Pedas Politisi PDIP ke Wamenaker Usai OTT KPK

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali melakukan Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang kali ini menjerat Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Immanuel Ebenezer. Penangkapan ini langsung memicu berbagai reaksi, salah satunya dari politisi PDIP, M Guntur Romli, yang melontarkan sindiran pedas melalui media sosial.

Immanuel Ebenezer, yang akrab disapa Noel, dilantik sebagai Wamenaker pada 21 Oktober 2024 bersama dengan puluhan wakil menteri lainnya. Namun, belum genap setahun menjabat, ia harus berurusan dengan KPK atas dugaan tindak pidana korupsi.

OTT dilakukan atas dugaan pemerasan terkait pengurusan sertifikasi Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) di lingkungan Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker). Selain Noel, KPK juga mengamankan sejumlah barang bukti dan puluhan orang lainnya yang diduga terlibat dalam kasus ini.

Sindiran Menohok Guntur Romli: "Noel Siap Tidak Dihukum Mati?"

Kasus ini turut menyeret kembali video lawas Noel Ebenezer yang pernah viral di media sosial. Dalam video tersebut, Noel dengan lantang menyatakan bahwa pejabat korup pantas dihukum mati.

"Berani nggak kita bikin pakta integritas? Kalau menipu rakyat, hukum mati. Kalau korup, hukum mati. Berani nggak?" ujarnya dalam video tersebut.

Politikus PDIP, Mohamad Guntur Romli, mengunggah kembali potongan video tersebut melalui akun media sosialnya dengan menambahkan sindiran menohok: "Noel siap nggak dihukum mati?"

Pernyataan Noel di masa lalu kini berbalik menjadi bumerang. Publik pun mempertanyakan integritas dan konsistensi sang pejabat yang belum lama menduduki jabatannya.

Siapa Sosok Guntur Romli?

H. Mohamad Guntur Romli, Lc., lahir pada 17 Maret 1978. Ia dikenal sebagai penulis, aktivis Nahdlatul Ulama, politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), dan pernah menjabat sebagai Ketua Umum Ganjarian Spartan Ganjar Pranowo. Ia menempuh pendidikan di Universitas Al-Azhar, Kairo, Mesir. Ayahnya adalah seorang pengasuh pondok pesantren, dan ibunya seorang guru.

KPK Tetapkan Immanuel Ebenezer Sebagai Tersangka

KPK secara resmi menetapkan Immanuel Ebenezer sebagai tersangka dalam kasus dugaan pemerasan pengurusan sertifikat K3. K3 sendiri merupakan singkatan dari Keselamatan dan Kesehatan Kerja, yang bertujuan untuk menjamin dan melindungi keselamatan serta kesehatan tenaga kerja melalui upaya pencegahan kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja.

Noel diduga menerima aliran dana atau suap senilai Rp3 miliar. Sebelum ditetapkan sebagai tersangka, ia terjaring OTT KPK bersama 20 orang lainnya. Ketua KPK menjelaskan bahwa kasus ini kemudian ditingkatkan ke tahap penyidikan dengan menetapkan 11 orang sebagai tersangka.

Aset Mewah Disita: Mobil Sport dan Moge Ducati

Setelah penangkapan, Noel terlihat mengenakan rompi tahanan KPK dengan tangan diborgol saat ditampilkan dalam jumpa pers. Wakil Ketua KPK mengungkapkan bahwa pihaknya telah menyita sejumlah uang dan 22 kendaraan, termasuk mobil dan motor.

Di antara puluhan kendaraan tersebut, terdapat mobil sport Nissan GT-R, sejumlah SUV mewah, dan lima unit motor gede (moge) Ducati. Nissan GT-R merupakan mobil sport keluaran pabrikan Jepang yang tidak dijual secara resmi di Indonesia, tetapi tersedia melalui importir umum. Harga Nissan GT-R R35 bekas di Indonesia bervariasi, mulai dari Rp 3 miliar hingga lebih dari Rp 8 miliar, tergantung pada tahun pembuatan dan kondisinya.

Juru Bicara KPK mengonfirmasi jumlah kendaraan yang telah diamankan. Selain itu, salah satu ruangan di kantor Kementerian Ketenagakerjaan juga telah disegel oleh KPK.

Respon Pemerintah: Menghormati Proses Hukum

Menteri Sekretaris Negara mengungkapkan bahwa Presiden Prabowo Subianto mempersilakan KPK untuk menjalankan proses hukum terhadap Noel. Pemerintah menyatakan prihatin atas penangkapan anggota Kabinet Indonesia Maju ini.

Presiden Prabowo telah berulang kali mengingatkan jajarannya untuk berhati-hati dalam bekerja dan tidak menyalahgunakan amanah yang diberikan. OTT ini diharapkan menjadi peringatan bagi seluruh jajaran pemerintah untuk menjauhi korupsi. Pemerintah akan semakin keras mengingatkan seluruh jajaran, tidak hanya kepada kabinet, untuk menjauhi praktik korupsi.