Kerugian Negara Ratusan Miliar Terkait Dugaan Korupsi Iklan BJB oleh KPK

IDterkini.com. - JAKARTA

Wakil Ketua KPK Fitroh Rohcahyanto menyebutkan terdapat kira-kira 5 orang yang diduga sebagai tersangka dalam kasus tersebut. Akan tetapi, ia belum dapat membeberkan identitas dari para tersangka itu.

"(Rugi negara) Berapa ratus miliar. (Diduga terlibat) Ada lima orang," demikian penjelasan Fitroh ketika ditemui pada hari Selasa, tanggal 11 Maret.

Penasehat Media Komunikasi dari KPK, Tessa Mahardhika Sugiarto, menyatakan bahwa rincian mengenai tuduhan korupsi terkait iklan di Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat (BJB) direncakan untuk dirilis dalam minggu ini.

"Hari Kamis/Jumat nanti akan diresmikan peluncurannya. Saksikanlah," kata Tessa ketika ditemui oleh IDterkini.com pada hari Selasa (11/3).

Dalam wawancara terpisah, Koordinator Masyarakat Antikorupsi Indonesia (MAKI), Boyamin Saiman menyampaikan bahwa ketika biaya reklame naik, hal ini menjadi masalah karena adanya dugaan penyuapan yang berkaitan dengan penetapannya.mark up,Maka KPK harus menginvestigasi apakah biaya tinggi tersebut kemudian dibagikan ke pihak-pihak yang memiliki wewenang. Sebagai contoh, ini bisa melibatkan praktik seperti memberi hadiah, membayar suap, atau memberikan umpan balik kepada petugas dari Bank BJB itu sendiri.

KPK Selidiki Kasus Suap dalam Iklan Bank BJB

Selanjutnya, adakah alokasi yang diberikan ke pihak pemegang saham utama yaitu Pemerintah Provinsi Jawa Barat? Karena itu, saham Pemerintah Provinsi Jawa Barat di Bank BJB mencapai kisaran 38%, menjadikannya sebagai pemegang saham dengan kontrol terbesar.

Apabila saham Pemprov Jawa Barat dikombinasikan dengan saham pemerintah kabupaten/kota di seluruh Jawa Barat, perkiraannya nilai tersebut akan melebihi 60%.

Maka penting pula untuk menyelidiki apabila terdapat indikasi penawaran atau janji kepada pemerintah daerah yang memiliki saham mayoritas. Apabila ditemukan pihak yang menerima, dapat diminta untuk memberikan keterangannya setidaknya sebagai saksi.

"Karena Ridwan Kamil telah diperiksa, dia perlu dipanggil untuk memberi keterangan sebagai saksi mengingat ada pihak yang menjadi tersangka dan disinyalir menyebutkan nama Ridwan Kamil. Perihal adanya pembagian atau tidaknya, hal ini perlu diverifikasi," terang Boyamin.

Boyamin juga menekankan pentingnya KPK untuk menyelidiki pengaturan manajemennya dengan cermat. Ini bisa menjadi titik awal di mana terjadi proses pemasaran yang dicurigai melibatkan penambahan biaya secara tidak wajar.mark up.

"Apakah hal ini juga berkaitan dengan pencitraan diri yang digunakan dalam kampanye pemilihan kepala daerah perlu diteliti lebih lanjut oleh KPK," ujar Boyamin.

KPK Razia Beberapa Lokasi di Bandung Berdasarkan Dugaan Penyuapan terhadap Bank BJB.